Kediri, Oktober 2026 – Keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai bagian dari sistem pengawasan notaris di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan kepatuhan notaris terhadap peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi. Dalam sebuah kajian yang disusun oleh Dr. Miando Pasuna Parapat, S.H., M.Hum, Notaris sekaligus Anggota MPD Kediri periode 2025-2027, dijelaskan bagaimana Majelis Pemeriksa MPD membangun nalar hukum (legal reasoning) ketika menerbitkan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atas laporan pengaduan masyarakat.
Kajian bertajuk “Heuristik Nalar Hukum Majelis Pemeriksa (MPD) dalam Menerbitkan Rekomendasi kepada MPW Perkara Laporan Pengaduan Masyarakat: Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris/Pelaksanaan Jabatan Notaris” tersebut menyoroti bahwa rekomendasi MPD bukanlah sekadar kesimpulan administratif, melainkan hasil dari proses pemeriksaan hukum yang sistematis, objektif, dan berbasis pembuktian.
Rekomendasi Sebagai Hasil Pemeriksaan
Ketika masyarakat merasa dirugikan akibat perilaku atau tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya, laporan dapat diajukan kepada MPD. Selanjutnya, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan melalui sidang pemeriksaan tertutup.
Hasil dari proses tersebut berupa rekomendasi yang dapat berisi salah satu dari empat kemungkinan, yaitu:
- Terlapor terbukti melakukan pelanggaran perilaku notaris.
- Terlapor terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.
- Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran perilaku notaris.
- Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.
Rekomendasi tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi MPW dalam menentukan langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan penjatuhan sanksi administratif.
Kedudukan MPD dalam Sistem Pengawasan Notaris
Menurut Dr. Miando, notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan fungsi publik di bidang hukum perdata. Karena notaris memperoleh kewenangan secara atributif dari negara, maka setiap penggunaan kewenangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rangka pengawasan tersebut, Menteri Hukum membentuk Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang yang terdiri dari:
- Majelis Pengawas Daerah (MPD);
- Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
- Majelis Pengawas Pusat (MPP).
Majelis Pemeriksa yang dibentuk di lingkungan MPD memperoleh mandat untuk memeriksa laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.
Lima Tahap Nalar Hukum MPD
Kajian ini menemukan bahwa penerbitan rekomendasi dilakukan melalui lima tahapan penalaran hukum.
- Mengidentifikasi Jenis dan Sumber Hukum
Majelis Pemeriksa terlebih dahulu menentukan dasar hukum yang relevan, baik yang berasal dari hukum administrasi maupun hukum keperdataan. Selain Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), pemeriksaan juga mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta Kode Etik Notaris.
- Mengumpulkan dan Merumuskan Fakta
Majelis Pemeriksa melakukan pengumpulan fakta melalui:
- keterangan pelapor;
- keterangan terlapor;
- keterangan saksi;
- dokumen hukum dan alat bukti lainnya.
Dari fakta yang ditemukan, kemudian dirumuskan apakah tindakan yang dipersoalkan termasuk kategori “perilaku notaris” atau “pelaksanaan jabatan notaris”.
- Menilai Adanya Perbuatan Melanggar Hukum
Fakta-fakta yang ditemukan kemudian diuji terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Majelis Pemeriksa menilai apakah terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan notaris dengan kerugian yang dialami pelapor serta apakah tindakan tersebut bertentangan dengan UU Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, maupun prinsip-prinsip AUPB.
- Menghubungkan Fakta dengan Alat Bukti
Pada tahap ini dilakukan pembuktian terhadap fakta yang telah dirumuskan. Penilaian dilakukan berdasarkan pengakuan para pihak, keterangan saksi, dokumen hukum, dan pengetahuan Majelis Pemeriksa yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
- Menetapkan Kesimpulan dan Rekomendasi
Melalui proses musyawarah, Majelis Pemeriksa menentukan titik berdiri (standpunt) berdasarkan seluruh fakta dan alat bukti yang tersedia. Hasil akhir dituangkan dalam rekomendasi yang menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.
Menjamin Validitas dan Akuntabilitas Pengawasan
Dr. Miando menegaskan bahwa rekomendasi MPD harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan rasional. Oleh karena itu, seluruh proses pemeriksaan harus dibangun di atas argumentasi hukum yang logis, transparan, dan terukur.
Menurutnya, pendekatan heuristik dalam penalaran hukum memungkinkan setiap rekomendasi tidak hanya berlandaskan norma positif semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai kepatutan, etika profesi, dan perlindungan terhadap masyarakat pengguna jasa notaris.
Kesimpulan
Kajian ini menunjukkan bahwa rekomendasi Majelis Pemeriksa MPD merupakan produk hukum yang lahir dari proses penemuan hukum (rechtsvinding) dan argumentasi hukum yang sistematis. Melalui tahapan identifikasi hukum, perumusan fakta, pengujian unsur pelanggaran, pembuktian, serta pengambilan keputusan, MPD berupaya memastikan bahwa setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional, objektif, dan berkeadilan.
Dengan demikian, pengawasan terhadap notaris tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga kehormatan profesi notaris dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.




